Informasi Karir Indonesia
TENAGA AHLI SENIOR BIDANG LOGISTIK KOMITE
Persyaratan:
Nilai total HPS:
Rp179.375.000. (Seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan:
15 September s.d. 31 Desember 2017 (3,5 Bulan Kalender)
FINANCIAL SPECIALIST SEKRETARIAT EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(EITI)
Persyaratan:
Nilai total HPS:
Rp75.000.000. (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan:
1 Oktober s.d. 31 Desember 2017 (3 Bulan Kalender)
TENAGA AHLI KOMUNIKASI SEKRETARIAT EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)
Persyaratan:
Nilai total HPS:
Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan:
1 Oktober s.d. 31 Desember 2017
Nilai total HPS:
Rp 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan :
1 Oktober s.d. 31 Desember 2017
TENAGA AHLI SENIOR BIDANG BISNIS/MANAJEMEN BISNIS KOMITE PENINGKATAN DAYA
Persyaratan:
Nilai total HPS:
Rp 179.375.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan:
15 September s.d. 31 Desember 20172. Persyaratan
TENAGA AHLI SENIOR BIDANG HUKUM BISNIS
Persyaratan:
Nilai total HPS:
Rp179.375.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan:
15 September s.d. 31 Desember 2017 (3,5 Bulan Kalender)
Nilai total HPS:
Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan :
15 September s.d. 31 Desember 2017 (3,5 Bulan Kalender)
Pendaftaran:
Calon penyedia jasa konsultasi perorangan dapat mengunduh dokumen pengadaan melalui LINK INI
Deadline:
31 Agustus 2017
Sumber:
Klik disini
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa konsultansi perorangan sebagai berikut:
TENAGA AHLI SENIOR BIDANG LOGISTIK KOMITE
Persyaratan:
- Pendidikan minimal S2 (S3 lebih diutamakan) dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Ekonomi/Kebijakan Publik dengan IPK ≥ 3.00 pada skala 4.00
- Pengalaman kerja di bidang pengembangan ekonomi, infrastruktur, kemudahan berusaha, dan indeks daya saing nasional minimum 7 tahun
- Diutamakan memiliki pengalaman kerja pada Perusahaan dan atau Institusi Internasional selama minimal 4 (empat) tahun
- Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Komite Peningkatan Daya Saing Nasional
- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih dibuktikan dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris pada saat wawancara.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
- Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan.
- Bersedia bekerja purna waktu (full time) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
Nilai total HPS:
Rp179.375.000. (Seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan:
15 September s.d. 31 Desember 2017 (3,5 Bulan Kalender)
FINANCIAL SPECIALIST SEKRETARIAT EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(EITI)
Persyaratan:
- Para calon minimal S1 dengan pengalaman minimal 10 tahun berpengalaman di financial dan/atau procument.
- Secara khusus calon harus mengerti dengan kebijakan/mekanisme keuangan yang bersumber Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia tentang kebijakan operasional dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan.
- Pengetahuan yang baik tentang aplikasi spreadsheet komputer diperlukan.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
- Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan.
- Bersedia bekerja purna waktu (full time) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
Nilai total HPS:
Rp75.000.000. (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan:
1 Oktober s.d. 31 Desember 2017 (3 Bulan Kalender)
TENAGA AHLI KOMUNIKASI SEKRETARIAT EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)
Persyaratan:
- Memiliki gelar S1 dengan setidaknya pengalaman sepuluh tahun di bidang komunikasi
- publik;
- Memiliki pengalaman di bidang jurnalitik, komunikasi perusahaan/organisasi, dan
- hubungan masyarakat;
- Memiliki relasi yang luas dengan media massa;
- Mempunyai motivasi diri yang tinggi dan percaya pada misi EITI Indonesia;
- Fasih secara lisan dan tulisan berbahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;.
Nilai total HPS:
Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan:
1 Oktober s.d. 31 Desember 2017
EXTRACTIVE INDUSTRIES REVENUE SPECIALIST SEKRETARIAT EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)
Persyaratan:- Kandidat harus memiliki gelar Master dengan setidaknya pengalaman lima tahun dalam industri ekstraktif, atau dalam bidang pekerjaan yang berfokus pada hubungan antara industri ekstraktif dan keuangan publik;
- Pengetahuan yang luas mengenai pendapatan Negara dari industri ekstraktif di Indonesia dan bagaimana pengelolaannya;
- Kandidat harus mempunyai motivasi diri yang tinggi dan percaya pada misi EITI Indonesia;
- Kandidat harus fasih secara lisan dan tulisan berbahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Nilai total HPS:
Rp 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan :
1 Oktober s.d. 31 Desember 2017
TENAGA AHLI SENIOR BIDANG BISNIS/MANAJEMEN BISNIS KOMITE PENINGKATAN DAYA
Persyaratan:
- Pendidikan minimal S2 (S3 lebih diutamakan) dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Bisnis / Manajemen Bisnis dengan IPK ≥ 3.00 pada skala 4.00
- Pengalaman kerja di bidang pengembangan bisnis, logistik, dan pasar modal minimum 7 tahun
- Diutamakan memiliki pengalaman kerja pada Perusahaan dan atau Institusi Internasional selama minimal 4 (empat) tahun
- Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Komite Peningkatan Daya Saing Nasional
- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih dibuktikan dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris pada saat wawancara.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
- Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai);
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan.
- Bersedia bekerja purna waktu (full time) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
Nilai total HPS:
Rp 179.375.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan:
15 September s.d. 31 Desember 20172. Persyaratan
TENAGA AHLI SENIOR BIDANG HUKUM BISNIS
Persyaratan:
- Pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Hukum / Hukum Bisnis dengan IPK ≥ 2.80 pada skala 4.00.
- Pengalaman kerja di bidang hukum bisnis dan reformasi iklim usaha minimum 10 tahun (diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimum 10 tahun pada lembaga internasional).
- Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Komite Peningkatan Daya Saing Nasional.
- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih dibuktikan dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris pada saat wawancara.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
- Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan.
- Bersedia bekerja purna waktu (full time) dan tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lainnya (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
Nilai total HPS:
Rp179.375.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan:
15 September s.d. 31 Desember 2017 (3,5 Bulan Kalender)
TENAGA AHLI KOORDINATOR MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
Persyaratan:- Berpendidikan minimal magister (S2).
- Memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun.
- Memiliki pengalaman kerja terkait koordinasi integrasi pembangunan dan pengelolaan kawasan/kota, serta mempunyai keahlian sektor khususnya infrastruktur jalan/pelabuhan/air/persampahan/energi.
- Memiliki pengalaman dalam mengkoordinasikan proyek-proyek kawasan/perkotaan yang dibiayai oleh APBN/APBD, serta pinjaman dalam dan luar negeri.
- Mampu mengoperasikan komputer (Ms. Office).
- Memiliki kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.
- Mampu bekerja independen dan efektif bekerja sebagai ketua tim.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.
- Tidak masuk dalam daftar hitam.
- Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
- Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
- Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.
Nilai total HPS:
Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan :
15 September s.d. 31 Desember 2017 (3,5 Bulan Kalender)
Pendaftaran:
Calon penyedia jasa konsultasi perorangan dapat mengunduh dokumen pengadaan melalui LINK INI
Deadline:
31 Agustus 2017
Sumber:
Klik disini
Karir Indonesia : Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Reviewed by rianxska
on
03.03
Rating:
Tidak ada komentar: